Rincian baru yang aneh mengenai keputusan FIFA yang menjadi perbincangan hangat seputar Folarin Balogun telah terungkap. Hanya satu anggota komisi disiplin yang memutuskan untuk mencabut skorsing penyerang asal Amerika Serikat tersebut di Piala Dunia, demikian dilaporkan Martyn Ziegler, jurnalis The Times.
Tujuh belas anggota lainnya sama sekali tidak dilibatkan. “Mohammad Al-Kamali, ketua komite disiplin FIFA, mengambil keputusan kontroversial untuk mencabut skorsing penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun, tanpa melibatkan tujuh belas anggota komite lainnya dalam kasus ini,” demikian tertulis dalam laporan tersebut.
Balogun menerima kartu merah langsung saat melawan Bosnia dan Herzegovina (2-0) di babak 16 besar akibat tekel keras. Penyerang tersebut secara otomatis diskors selama satu pertandingan, namun secara tak masuk akal, skorsing tersebut dibatalkan oleh FIFA.
Keputusan tersebut menuai kritik tajam dari dunia sepak bola. UEFA bahkan menyebutnya sebagai tindakan yang ‘belum pernah terjadi sebelumnya, tak dapat dipahami, dan tidak adil’. FIFA juga dituduh kurang transparan: tidak ada dokumen resmi atau pertimbangan yang dipublikasikan mengenai keputusan tersebut, yang justru semakin memicu spekulasi.
Yang menarik, Presiden Donald Trump sendiri mengklaim telah berperan dalam pencabutan skorsing tersebut, setelah ia menghubungi Ketua FIFA Gianni Infantino. Infantino membenarkan adanya kontak tersebut, namun menekankan bahwa kasus ini ditangani oleh “badan independen”. Namun, hal ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan, mengingat keputusan tersebut pada akhirnya hanya diambil oleh satu orang.
Al-Kamali sendiri untuk saat ini menolak memberikan komentar apa pun mengenai masalah ini, namun di sisi lain, posisi Infantino dilaporkan telah melemah secara signifikan akibat kontroversi ini. Beberapa asosiasi sepak bola dilaporkan sedang mempertimbangkan kembali dukungan mereka, dan di kalangan dunia sepak bola internasional, ia dikabarkan semakin terisolasi.
Rencananya untuk mengubah anggaran dasar FIFA dan memungkinkan masa jabatan baru sebagai presiden tampaknya juga ditunda untuk saat ini.
